AD/ART PKS

ANGGARAN DASAR

DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN KELUARGA SILUNGKANG (PKS) JAKARTA


DAFTAR ISI

Anggaran Dasar:

Mukaddimah

BAB I: NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
  1. Pasal 1 – Nama
  2. Pasal 2 – Waktu
  3. Pasal 3 – Tempat dan Kedudukan
BAB II: AZAS, SIFAT, DAN LAMBANG
  1. Pasal 4 – Azas
  2. Pasal 5 – Sifat
  3. Pasal 6 – Lambang
BAB III – MAKSUD & TUJUAN, DAN USAHA
  1. Pasal 7 – Maksud dan Tujuan
  2. Pasal 8 – Usaha
BAB IV – KEANGGOTAAN
  1. Pasal 9 – Anggota
  2. Pasal 9 – Usaha
BAB V – ORGANISASI OTONOM DAN LEMBAGA
  1. Pasal 10 – Organisasi otonom
  2. Pasal 11 – Lembaga
BAB VI – KEKUASAAN TERTINGGI
  1. Pasal 12 – Kekuasaan tertinggi
BAB VII – PERANGKAT ORGANISASI
  1. Pasal 13 – Penguurus
  2. Pasal 14 – Dewan Penasehat
  3. Pasal 15 – Rayon
BAB VII – RAPAT-RAPAT
  1. Pasal 16 – Rapat Anggota
  2. Pasal 17 – Rapat Formatur
  3. Pasal 18 – Rapat Pengurus
  4. Pasal 19 – Kuorum
  5. Pasal 20 – Keputusan Rapat Anggota
BAB IX – KEUANGAN DAN KEKAYAAN
  1. Pasal 21 – Keuangan
  2. Pasal 22 – Kekayaan
BAB X – LAPORAN
  1. Pasal 23 – Laporan
BAB XI – Anggaran Rumah Tangga
  1. Pasal 24 – Anggaran Rumah Tangga
BAB XII – PEMBUBARAN
  1. Pasal 25 – Pembubaran
BAB XIII – PERUBAHAN
  1. Pasal 26 – Perubahan
BAB XIV – PENUTUP

 

ANGGARAN DASAR 

PERSATUAN KELUARGA SILUNGKANG (PKS) JAKARTA

MUKADDIMAH

Bahwa kesadaraan untuk membina kekeluargaan antar sesama warga Silungkang adalah merupakan suatu sikap luhur yang harus dilestarikan.

Sikap luhur yang dimaksudkan diatas semata-mata hanyalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahuwataala dengan membina para anggota khususnya dan warga Silungkang umumnya menjadi Muslim yang saleh.

Keridhaan itulah sebagai nilai dan ukuran tertinggi yang harus dilaksanakan dalam menata tingkah laku pergaulan hidup kekeluargaan sehari-hari.

Untuk mencapai tujuan penataan itu diperlukan pemupukan rasa kekeluargaan, rasa cinta kampung halaman, memajukan peri kehidupan Anggota, baik secara fisik maupun mental, menghayati dan mengamalkan Pancasila serta memupuk dana-dana dari sesama warga secara sukarela.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka warga Silungkang membentuk sebuah wadah dengan nama Persatuan Keluarga Silungkang (PKS) Jakarta yang bertujuan untuk membangun kesatuan gerak langkah warga Silungkang dalam rangka membina persatuan dan kebersamaan serta kekuatan anggota untuk membangun kemajuan peri kehidupan warga Silungkang yang berada di perantauan dan kampung halaman.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

 

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama “PERSATUAN KELUARGA SILUNGKANG JAKARTA” disingkat PKS Jakarta.  

Pasal 2

Waktu

Organisasi ini didirikan pada hari Jumat tanggal empat bulan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua (4 Juli 1952M), untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat kedudukan

 Organisasi ini berkedudukan di Jakarta.

BAB II

AZAS, SIFAT DAN LAMBANG

Pasal 4

Azas

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berpedoman kepada “Adek Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Pasal 5

Sifat

Organisasi ini adalah perkumpulan sosial yang bersifat kekeluargaan, mandiri dan netral.

Pasal 6

Lambang

Lambang organisasi ini adalah tugu perlawanan Rakyat Silungkang 1 Januari 1927, dengan tulisan PKS Jakarta.

 

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Organisasi ini didirikan dengan maksud sebagai wadah bagi penyatuan gerak langkah warga Silungkang di perantauan dan di kampung halaman untuk membangun dan membina persatuan serta kebersamaan dalam rangka membangun peri kehidupan warga Silungkang di Jakarta dan sekitarnya.

Pasal 8

Kewenangan

  1. Meningkatkan rasa kekeluargaan serta pemupukan rasa cinta kampung halaman bagi Angoota-anggotanya.
  2. Melakukan pembinaan bagi Anggotanya untuk mempertinggi mutu pengetahuan dan keterampilan baik secara langsung atau melalui Organisasi Otonom dan Lembaga yang berada dibawah naungan Organisasi ini melalui berbagai upaya.
  3. Melakukan pembinaan secara moral bagi Anggotanya untuk menjadi masyarakat utama yang berbudi luhur dan berakhlak mulia.

 

BAB IV

Pasal 9

Anggota

  1. Anggota Organisasi adalah seluruh warga Silungkang atau yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan orang Silungkang yang berdomisili di Jakarta dan Sekitarnya.
  2. Keanggotaan berlaku secara otomatis dengan pemenuhan ayat 1 pasal ini.
  3. Hak dan kewajiban anggota serta ketentuan lain diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB V

ORGANISASI OTONOM DAN LEMBAGA

Pasal 10

Organisasi Otonom

  1. Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang bernaung dibawah PKS Jakarta yang memiliki wewenang mengatur rumah tangga organisasinya dan pembinaan anggotanya sendiri.
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh masing-masing Organisasi Otonom dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS Jakarta.
  3. Ketentuan lain tentang Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PKS Jakarta.

Pasal 11

Lembaga

  1. Lembaga adalah badan yang dibentuk oleh PKS Jakarta dan disahkan oleh PKS Jakarta untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang dilakukan secara mandiri dengan bimbingan PKS Jakarta.
  1. Lembaga dikelola oleh Pengurus dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
  1. Pengurus Lembaga memberikan laporan secara berkala pada Rapat Pengurus PKS Jakarta sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
  1. Ketentuan lain mengenai Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PKS Jakarta.

 

BAB VI

KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 12

  1. Kekuasaan tertinggi Organisasi adalah Rapat Anggota.
  2. Peserta Rapat Anggota terdiri dari:
    1. Perwakilan 18 (delapan belas) Andiko/Kampung yang masing-masing diwakili oleh 3 (tiga) orang yang mendapat mandat secara tertulis dari Panungkek Pangulu Andiko untuk mewakili Andiko/Kampung masing-masing.
    2. Ketua Umum Organisasi Otonom dan Lembaga atau Ketua yang mendapat mandat secara tertulis untuk mewakili Organisasi Otonom dan Lembaga.
  3. Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang:
  4. Membahas dan menerima Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Organisasi;
  5. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Organisasi;
  6. Memilih 5 (lima) orang formatur yang bertugas membantu Ketua Umum terpilih dalam penyusunan personalia Pengurus dan Dewan Penasehat;
  7. Mensahkan dan menetapkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
  8. Mengevaluasi dan menetapkan Pokok-pokok Program Kerja Pengurus Organisasi.
  9. Ketentuan lain mengenai Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

 

BAB VII

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 13

Pengurus

  1. Organisasi ini dijalankan dan dikelola oleh Pengurus.
  2. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum, serta dapat ditambah dan dilengkapi sesuai kebutuhan.
  3. Periode kepengurusan adalah selama 3 (tiga) tahun untuk setiap periode dan dapat dipilih kembali.
  4. Persyaratan dan kriteria serta ketentuan lain tentang Pengurus diatur dalam Anggara Rumah Tangga.

Pasal 14

Dewan Penasehat

  1. Dewan Penasehat Organisasi terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Formatur.
  2. Tugas utama Dewan Penasehat adalah memberikan pandangan, nasehat dan saran kepada Pengurus.
  3. Bila dipandang perlu, Dewan Penasehat sewaktu-waktu dapat mengundang Pengurus Organisasi untuk mengadakan rapat.
  4. Persyaratan dan kriteria serta ketentuan lain tentang Dewan Penasehat diatur dalam Anggara Rumah Tangga.

Pasal 15

Rayon

  1. Pengurus dapat melengkapi Organisasi dengan Rayon yang dibentuk berdasarkan jumlah anggota di suatu wilayah tempat tinggal atau tempat usaha.
  2. Rayon berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pengurus, baik untuk komunikasi timbal balik maupun untuk mewakili Pengurus dalam hal-hal tertentu.
  3. Pada masing-masing Rayon ditunjuk seorang Ketua Rayon yang ditetapkan oleh Pengurus.

 

BAB VIII

RAPAT-RAPAT

Pasal 16

Rapat Anggota

  1. Rapat Anggota diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus.
  2. Rapat Anggota dihadiri oleh peserta dan Undangan.
  3. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
  1. Apabila dipandang perlu Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan Ketua Umum dan/atau sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) Panungkek Pangulu Andiko/Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2.
  2. Ketentuan lain mengenai Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

Pasal 17

Rapat Formatur

Rapat Formatur adalah rapat antara Ketua Umum dan Formatur terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 3 butir c.

Pasal 18

Rapat Pengurus

  1. Rapat Pengurus adalah rapat perangkat Organisasi.
  2. Rapat Pengurus membahas pelaksanaan program kerja dan kegiatan Organisasi.
  3. Rapat Pengurus diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
  4. Ketentuan lain tentang rapat Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

Pasal 19

Kuorum

Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dinyatakan sah apabila telah memenuhi kourum sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Keputusan Rapat Anggota

  1. Pengambilan Keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat . Apabila musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan, maka dilakukan pemungutan suara dengan keputusan suara terbanyak.
  2. Dalam hal pemungutan suara dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 tidak tercapai suara terbanyak, maka diadakan satu kali pemungutan suara ulang.

Pasal 21

Keuangan

  1. Sumber keuangan Organisasi berasal dari:
    1. Iuran Anggota;
    2. Hasil usaha dan sumber-sumber ekonomi Organisasi yang dilakukan sesuai azas kepatutan;
    3. Bantuan dan sumbangan dari Anggota atau simpatisan yang bersifat tidak mengikat;
    4. Sumber-sumber lain yang halal dan sah serta tidak bersifat mengikat.
  1. Ketentuan lain mengenai Keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

 

BAB X

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 23

  1. Pengurus Organisasi wajib membuat laporan perkembangan Organisasi dan laporan pertanggung-jawaban keuangan serta kekayaan Organisasi kepada Rapat Anggota sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
  1. Ketentuan lain mengenai laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

 

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

Anggaran Rumah Tangga melengkapi dan mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 25

Pembubaran

  1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu.
  1. Pembubaran dapat dilakukan dengan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari perwakilan Andiki/Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 2.
  1. Dalam hal Organisasi dibubarkan, Rapat Anggota Luar Biasamenetapkan pengelolaan lebih lanjut atas kekayaan bersih Organisasi.

 

BAB XIII

Perubahan

Pasal 26

Perubahan

  1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi dapat dilakukan atas usulan tertulis oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Andiko/ Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2a.
  2. Rencana perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sudah harus tercantum dalam agenda Rapat Anggota.

 

BAB XIV

Penutup

Pasal 27

  1. Anggaran Dasar Organisasi ini merupakan penyempurnaan atas Anggaran Dasar PKS Jakarta yang disahkan pada tanggal 21 Juni 1981.
  2. Anggaran Dasar disahkan dan ditetapkan oleh Rapat Anggota pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2009 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  3. Setelah Anggaran Dasar ditetapkan, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN KELUARGA SILUNGKANG (PKS) JAKARTA

 


Pasal 1

Keanggotaan

  1. Setiap Anggota mempunyai hak yang sama untuk mengikuti kegiatan, mendapat perhatian dan bantuan sesuai dengan kemampuan Organisasi.
  2. Setiap Anggota dapat mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan, baik secara langsung kepada Pengurus maupun melalui perwakilan Andiko/Kampung.
  3. Setiap Anggota mempunyai hak untuk dipilih menjadi Pengurus Organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Setiap Anggota wajib menjaga nama baik Organisasi serta mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
  5. Setiap Anggota dianjurkan untuk memberikan perhatian kepada sesama anggota, terutama bila ada anggota yang lain yang mengalami musibah.
  6. Anggota yang mampu diharapkan membayar iuran anggota sesuai sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pengurus atau serelanya.
  7. Keanggotaan seseorang berakhir apabila :
    1. Meninggal dunia ;
    2. Pindah domisili keluar Jakarta dan sekitarnya..

Pasal 2

Organisasi Otonom

  1. Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang bernaung dibawah PKS Jakarta, mempunyai anggota dan kelompok Anggota tertentu sesuai dengan bidang kegiatannya dalam rangka mencapai Maksud dan Tujuan PKS Jakarta.
  2. Pengurus Organisasi Otonom dipilih dari dan oleh anggotanya melalui mekanisme yang diatur di dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom tersebut.
  3. Dalam melaksanakan kegiatannya, Organisasi Otonom diwajibkan untuk senantiasa berkoordinasi dengan Pengurus PKS jakarta agar tidak terjadi duplikasi ataupun tumpang tindih kegiatan.

Pasal 3

Lembaga

  1. Lembaga dibentuk oleh PKS Jakarta dan disahkan oleh Pengurus PKS Jakarta sebagai perpanjangan tangan PKS Jakarta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dibutuhkan oleh Anggota Organisasi.
  2. Ketua Lembaga ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus PKS Jakarta.
  3. Ketua Lembaga melengkapi personalia dan pengurus Lembaga sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Kekuasaan Tertinggi

  1. Panungkek Pangulu Andiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 a Anggaran Dasar organisasi adalah yang nama-namanya terdaftar di sekretariat PKS Jakarta.
  2. Perwakilan Andiko/Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 a Anggaran Dasar Organisasi ditentukan oleh Panungkek Pangulu Andiko dengan memperhatikan keterwakilan berbagai unsur di dalam Andiko/Kampung masing-masing.

Pasal 5

Pengurus

  1. Calon Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai anggota Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Anggaran Dasar Organisasi.
  2. Calon Pengurus harus bersedia untuk dipilih , mempunyai kesempatan dan kemampuan, serta memiliki akseptabilitas yang tinggi.
  3. Jabatan seorang Pengurus berakhir apabila :
    1. Masa kepenguurusannya berakhir ;
    2. Mengundurkan diri ;
    3. Meninggal dunia ;
    4. Pindah domisili keluar Jakarta dan sekitarnya.
  1. Hal-hal lain mengenai Pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 6

Dewan Penasehat

  1. Anggota Dewan Penasehat yang dipilih harus mencakup unsur-unsur masyarakat Silungkang termasuk tetapi tidak terbatas pada unsur alim ulama, cerdik pandai, perangkat adat, cendekiawan, dan tokoh masyarakat.
  2. Tugas utama Dewan Penasehat adalah memberikan pandangan, nasehat dan saran kepada Pengurus, baik diminta atau tidak diminta.
  3. Dewan Penasehat sewaktu-waktu dapat mengundang Pengurus untuk mengadakan rapat apabila dipandang perlu dan atau Pengurus dinilai menjalankan roda Organisasi tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tidak menjalankan Program Kerja Organisasi atau Hasil Rapat Pengurus.
  4. Jabatan seorang Anggota Dewan Penasehat berakhir apabila :
    1. Masa jabatannya berakhir ;
    2. Mengundurkan diri ;
    3. Meninggal dunia ;
    4. Pindah domisili keluar Jakarta dan sekitarnya.

Pasal 7

Rapat Anggota

  1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus Organisasi.
  2. Rapat Anggota dipimpin oleh tiga orang yang dipilih dari dan oleh Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Organisasi.
  3. Undangan tertulis Rapat Anggota dilengkapi dengan Susunan Acara, Blanko Surat mandat, dan draft Tata Tertib Rapat serta sudah harus disampaikan kepada Peserta Rapat dan Undangan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
  4. Ketentuan tentang pelaksanaan dan susunan Acara Rapat Anggota ditetapkan oleh Pengurus.
  5. Peserta Rapat Anggota adalah peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar.
  6. Undangan terdiri dari :
    1. Panungkek Pangulu Pucuak Nan Balimo yang sah sesuai dengan Daftar Panungkek Pangulu Pucuak yang tercatat pada Sekretariat Organisasi atau yang mewakili.
    2. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Organisasi.
  7. Peserta Rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 pasal ini, masing-masing mempunyai Hak Suara dan Hak Bicara.
  8. Undangan mempunyai Hak Bicara.

Pasal 8

Rapat Anggota Luar Biasa

  1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan tertulis dari Ketua Umum Organisasi dan atau olehsekurang-kurangnya 7 (tujuh) Panungkek Pangulu Andiko.
  2. Ketentuan lain mengenai Rapat Anggota Luar Biasa berpedoman kepada ketentuan-ketentuan pada Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 9

Rapat Pengurus

  1. Rapat Pengurus dapat diadakan sewaktu-waktu atas usulan anggota Pengurus untuk membahas/merencanakan suatu program atau kepanitiaan.
  2. Rapat Pengurus dipimpin langsung oleh Ketua Umum atau Sekretaris Umum atau anggota Pengurus yang lain yang dipilih untuk itu.
  3. Setiap Rapat Pengurus harus ditunjuk dari salah seorang Peserta Rapat sebagai notulis untuk mencatat hasil-hasil dan Keputusan Rapat.
  4. Perubahan atas hasil dari Keputusan Rapat Pengurus hanya dapat dilakukan dengan keputusan Rapat Pengurus yang diadakan untuk perubahan dimaksud.

Pasal 10

Kourum

  1. Rapat Anggota Organisasi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Peserta Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 5 Anggaran Rumah Tangga ini.
  2. Dalam hal kourum sebagaimana pada ayat 1 pasal ini tidak terpenuhi, Rapat Anggota ditunda paling lama satu jam sejak jadwal dimulainya rapat guna memberikan kesempatan kepada Pengurus untuk menghubungi Peserta Rapat yang belum hadir.
  3. Dalam hal kourum sebagaimana pada ayat 2 pasal ini tidak terpenuhi, Rapat Anggota dapat dilaksanakan apabila jumlah Peserta Rapat yang hadir sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari ketentuan ayat 2 pasal ini.
  4. Apabila ketentuan ayat 3 Pasal ini tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota ditunda dan dijadwalkan kembali untuk dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jadwal Rapat Anggota yang ditunda tersebut.

Pasal 11

Keuangan

  1. Pengelolaan keuangan Organisasi dilaksanakan dengan tertib, rapi dan transparan serta akuntabel.
  2. Bendahara bersama-sama dengan anggota pengurus lainnya harus menyusun Perencanaan/Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Uang pada setiap awal tahun anggaran yang ditetapkan.
  3. Pengeluaran uang diluar anggaran yang telah disetujui oleh Pengurus harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
  4. Ketentuan-ketentuan lain mengenai keuangan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 12

Laporan

  1. Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Anggaran Dasar Organisasi harus mencakup sekurang-kurangnya :
    1. Perkembangan dan kegiatan Organisasi selama periode laporan.
    2. Posisi keuangan dan kekayaan Organisasi.
  2. Dalam hal laporanyang disampaikan pada Rapat Anggota tidak diterima oleh Peserta Rapat, maka pengurus berkewajiban untuk memperbaiki Laporan sesuai dengan pertimbangan dan masukan dari Peserta Rapat selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak Rapat Anggota dimaksud.

Pasal 13

Penutup

  1. Anggaran Rumah Tangga Organisasi ini merupakan penyempurnaan atas Anggaran Rumha Tangga PKS jakarta yang disahkan pada tanggal 21 Juni 1981.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dan ditetapkan oleh Rapat Anggota pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2009 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  3. Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
  4. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan pengurus dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

TIM PERUMUS

PENYEMPURNAAN AD/ART PKS JAKARTA

 

Ketua : H. Firdaus Badaruddin, SE Dalimo Tapanggang
Anggota : Masri Ayat Guguak Bainok
Drs. H. Helmy Hel Syamsuddin Sawah Juwai
H. Nazwar Samin Palakotao/Talak Buai
H. Sukri Husin Panai Koto Baru
H. Syamsir Munir Tanah Sirah
Irwan Husein Panai Koto Baru
H. Asri Rukun SE Dalimo Jao Bawuah
H. Harman Rukun Dalimo Jao Bawuah
Ir. H. Irland Y Muhammad, MM Dalimo Jao Ateh
Ir. Azhari Boerhan Paliang Ateh
H. Amir Akbar, SE Panai Koto Baru
Erwin Bahar, SE, MBA Guguak